Divisi Marketing

Fitri

Regina

Rumi



SERTIFIKASI

SMK3

SMK3

Program percepatan pembangunan Infrastruktur Indonesia dicanangkan dapat selesai di tahun 2019. Akhirnya tumbuhlah persaingan ketat para Kontraktor untuk bisa berpartisipasi dalam percepatan pembangunan ini. Secara otomatis, pengerahan seluruh pekerja konstruksi tentu diturunkan secara besar-besaran.

 

Tentu saja hal ini memerlukan peningkatan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3.

 

Hal ini menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif.

 

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar.

 

Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3.

 

Pelaksanaan Sistim Manajemen  Keselamatan Kerja (SMK3) ini bersifat wajib di terapkan oleh perusahaan konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.

 

Setiap perusahaan wajib menerapkan K3 Konstruksi atau Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaannya. Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

 

Saat ini, maraknya pekerjaan konstruksi yang roboh di Indonesia menjadi satu momok yang tidak enak dilihat dan di dengar oleh seluruh dunia, hal ini disebabkan human error dan pengabaian SOP kerja. Untuk itu kami menghimbau kepada perusahaan konstruksi agar segera menerapkan SMK3 dengan baik & benar.

 

 

Manfaat Penerapan

Sistem Manajemen  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

 


1. Untuk meningkatkan efektifitas  perlindungan K3 dengan  cara : terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi

 

2. Untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja, dengan melibatkan  : manajemen,  tenaga kerja/pekerja dan serikat pekerja

 

Perusahaan yang telah melaksanakan penerapan SMK3 ini, selanjutnya dilakukan penilaian penerapan SMK3 melalui Audit Eksternal oleh lembaga audit yang telah di akreditasi atau ditunjuk oleh Menteri.

 

Dalam hal ini, PT Amarta Multi Sinergi bekerja sama dengan Lembaga Audit yang telah di Akreditasi oleh Menteri untuk melakukuan penilaian terhadap perusahaan, yaitu PT Mutu Agung Lestari - Kepmenaker RI no. 270 tahun 2016.

 

Untuk mendapatkan SMK3, perusahaan diwajibkan menyusun Rencana Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3), dalam menyusun rencana K3 tersebut,  pengusaha  melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja(P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yang terkait.

 

 

 

 

Penting Untuk Diketahui ..!

 

Penerapan SMK3 Konstruksi Bidang PU ditetapkan berdasarkan potensi bahaya, yaitu:

 

 

 NO      

    POTENSI KESELAMATAN                                                 

PENGGUNAAN JUMLAH      TENAGA  KERJA                                          

NILAI  KONTRAK                                                       
1   Bahaya Tinggi   > 100 Orang  > Rp 100 Milyar
2   Bahaya Rendah   < 100 Orang  < Rp 100 Milyar

 

 

 

Perusahaan yang menerapkan SMK3 ini akan memiliki 5 (lima) Prinsip Dasar SMK3, yaitu : 

 

  1. Dasar Penetapan Kebijakan, yang meliputi pembangunan & pemeliharaan dokumen
  2. Dasar Perencanaan K3, meliputi pembuatan & pendokumentasion rencana K3
  3. Pelaksanaan K3, meliputi pengendalian perancangan & pengendalian kontrak, pengendalian dokumen, pembelian & pengendalian produk, keamanan bekerja berdasarkan SMK3, pengelolaan materi & perpindahannya
  4. Pemantauan & Evaluasi Kinerja K3, meliputi standar pemantauan pengumpulan & penggunaan data, serta pemeriksaan SMK3
  5. Peninjauan & Peningkatan Kinerja SMK3, meliputi pelaporan & perbaikan kekurangan

 

Syarat utama dalam pengajuan Sertifikat SMK3 :

 

  1. Membentuk P2K3, yaitu Panitia Pembinaan Keselamatan & Kesehatan kerja yang dibuat dari dinas setempat (masa pembentukan P2K3 yang telah disetujui oleh Dinas - 2 minggu)
  2. Memiliki program BPJS perusahaan
  3. Memiliki 3 (tiga) orang tenaga ahli yang bersertifikat Ahli K3 Umum, Ahli K3 Damkar, Ahli K3-P3K
  4. Memiliki record MCU - Medical Check Up min. 2 (dua) orang staf yang masuk pada pengurusan kepanitiaan P2K3
  5. Dikhususkan kepada perusahaan kontraktor, wajib memiliki SIA-Surat Izin Alat & SIO-Sertifikat Izin Operasional alat
  6. Siap dilakukan pemeriksaan lingkungan kerja 
  7. Siap dilakukan audit oleh lembaga audit ter Akreditasi Kemenakertrans

 

Dalam mencapai pengakuan formal berupa Sertifikat SMK3, maka perusahaan harus mengikuti Audit Eksternal yang akan dilakukan oleh Lembaga Audit yang bermitra dengan PT Amarta Multi Sinergy. Audit dilakukan 1 hari di lokasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki proyek konstruksi lebih dari 1 proyek, maka akan dilakukan sampling 1 hingga 2 proyek di site langsung. Jadi, tidak semua proyek dilakukan peninjauan.

 

Masa proses Sertifikat SMK3 adalah 1 (satu) tahun setelah hasil Audit Eksternal. setelah persyaratan lengkap.

 

Selama menunggu terbitnya sertifikat SMK3, perusahaan akan mendapatkan surat keterangan hasil audit SMK3 dari Kementerian Binwasnaker - Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3.

 

Masa berlaku Sertifikat SMK3 adalah 3 (tiga) tahun.

 

Dengan penerapan SMK3 dan memiliki Sertifikat SMK3, maka anda telah membantu terselenggaranya program Pemerintah dalam "Percepatan Infrastruktur Indonesia".

 

Konsultasi lebih lanjut, silakan hubungi Sarah - 081380001718 atau Hotline kami di 021-4759234.